DPRD Kutim Pertanyakan Gaji Guru PAUD Swasta yang Belum Dibayar Sejak Maret

DPRD KUTIM – Polemik belum dibayarnya gaji guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta di Kutai Timur sejak Maret 2025 memicu sorotan tajam dari anggota DPRD Kutim, Davit Rante dan Edi Markus Palinggi. Isu ini mencuat dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) RPJMD bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Edi Markus mempertanyakan keterlambatan insentif guru swasta yang hingga kini belum dibayarkan.

“Masih banyak guru swasta yang dari bulan Maret sampai sekarang belum menerima insentif. Ini bagaimana, tolong dijelaskan secara singkat, apakah belum cair karena anggaran atau ada persoalan lain?” ujarnya.


“Banyak guru PAUD swasta yang mengadu ke saya soal gaji yang belum dibayar sejak bulan Maret. Ini bagaimana sebenarnya? Apa persoalannya? Tolong dijelaskan,” tegasnya saat rapat di Ruang Hearing DPRD Kutim, Senin (22/7/2025).

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim yang hadir, yaitu Kabid SD Uud Sidoharjo dan Kabid PAUD Heri Purwanto, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan konfirmasi ke bagian keuangan.

“Untuk guru swasta tetap dapat, dan pencairan sejak Maret ini sedang kami konfirmasi ke bagian keuangan. Pada intinya, pesan Pak Kadis, hak guru tidak boleh terlambat. Ini sedang kami perhatikan dan tindak lanjuti,” kata Uud mewakili Kepala Dinas.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim, Mulyono, membenarkan adanya keterlambatan pembayaran. Menurutnya, hal ini terjadi karena menunggu dasar hukum yang sah untuk pencairan anggaran.

“Belum bisa dibayarkan karena ada pernyataan dari Bagian Hukum Setkab bahwa belum boleh dibayarkan sebelum Peraturan Bupati (Perbup) terbit. Saat ini, Perbup-nya sudah masuk tahap harmonisasi sejak setengah bulan lalu. Kami berharap bisa segera selesai agar gaji guru segera kami bayarkan,” jelas Mulyono.

DPRD Kutim berharap Dinas Pendidikan dan pihak terkait bisa segera menuntaskan persoalan ini agar tidak semakin berlarut-larut dan berdampak buruk terhadap kesejahteraan para tenaga pendidik PAUD di Kutai Timur.(*)




-